Aturan Tentang Pegawai Honorer Sampai ke MK

Ketentuan soal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK atau yang sering dikenal dengan Pegawai Honorer akhirnya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut diajukan oleh sejumlah pegawai honorer yang berasal dari sejumlah provinsi.

Pegawai Honorer Gugat ke MK

Pengguat-penggugat ini terdiri dari berbagai macam profesi mulai dari guru honorer, tenaga kesehatan honorer dan pegawai honorer teknis dan administrasi. Coordinator penggugat tuntutan ini, Yolis Suhadi, menyatakan bahwa terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang 5 Tahun 2014 soal Apatatur Sipil Negara yang mana digugat karena dianggap sangat merugikan keberadaan pegawai honorer.

Adapun pasal yang mana digugat oleh mereka adalah Pasal 6 Huruf b soal kriteria ASN yang mana terdiri dari PNS dan juga PPPK, kemudian Pasal 58 ayat (1) dan (2) soal Pengadaan ASN, serta yang terakhir adalah Pasal 99 tentang Pengangkatan PPPK. “Kami sebagai pemohon merasa hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 sudah dirugikan,” ungkap Yolis tepatnya di Gedung MK, Jakarta, hari Senin (13/1).

Menurut Yolis, pemerintah selama inin tidak pernah bersikap serius dalam menanggapi status pegawai-pegawai honorer. Wacana adanya revisi UU ASN yang mana sudah digaungkan pada akhir tahun lalu juga dinilainya tak ada hasilnya, alias janji belaka. Sampai saat ini janji manis itu tak juga terlaksana. Dalam beebrapa kesempatan, sejumlah perwakilan di DPR juga sempat mebahas soal rencana revisi UU ASN. Di akhir tahun lalu, usulan tersebut kembali lagi mencuat supaya revisi UU ASN masuk ke prioritas program legislasi nasional di tahun 2020 sehingga pegawai-pegawai honorer bisa segera diangkap menjadi ASN.

Akan tetapi Yolis pesimis atas UU ASN yang akan jadi prioritas pembahasan. Berkaca dari pembahasan revisi beberapa UU di DPR Selama ini, UU yang mana sudah masuk ke prolegnas pun belum tentu langsung disahkan. “Dari UU KPK, MD 3, dan juga beberapa UU yang lainnya, tanpa perlu ke prolegnas juga disahkan jadi UU. Jadi kami tidak mau lagi jadi korban janji revisi,” tegas Yolis.

Tak Cuma itu, janji pemerintah untuk lebih ‘memanusiakan’ pegawai honorer lewat tes PPPK nasibnya juga tidak jelas bahkan sampai sekarang. Ia menuturkan, pemerintah selalu saja berdalih masih mengkaji dan mengkaji aturan dan juga anggaran untuk menentukan status pegawai-pegawai honorer. “Setelah kurang lebih 9 bulan lamanya pasca pengumuman rekan kita yang sudah lulus tes PPPK, tidak ada kabar sampai dengan hari ini. Gaji mereka masih Rp. 150 ribu,” ucapnya lagi.

Untuk itu lah, ia berharap bahwa gugatan ini bisa memberikan kejelasan stayus untuk pegawai honorer. Gugatn ini pasalnya berasal dari kelompok pegawai honorer yang datang dari 13 provinsi di Indonesia, antara lain Gorontalo, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Riau. Gugatan pegawai-pegawai honorer ini pasalnya sudah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi dengan nomor gugatan 1942/PAN.MK/1/2020. Sebelumnya, pada bulan November 2019 lalu, Nadiem sempat dimintain solusi konkret oleh Komisi X DPR terkait dengan Guru Honorer. Ratusan ribu guru honorer yang tidak jelas kesejahteraannya dan penghasilannya ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Hal itu dikatakan oleh Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Paerira yang dikatakannya sebagai respons dari pidato Nadiem dalam rangka Hari guru Nasional 2019 kemarin yang sempat viral.