Category: BERITA

Novel Baswedan Sebut Adanya Kejanggalan pada Proses Rekonstruksi

Penyidik Senior KPK yang sekarang tengah menjadi sorotan, Novel Baswedan, sepakat adanya kejanggalan dalam proses rekonstruksi yang mana digelar oleh Polda Metro Jaya, hari Jumat (7/2). Novel sendiri mengatakan mestinya tidak ada keharusan gelar rekonstruksi yang dilakukan di tempat dan waktu yang mirip ketika perkara terjadi.

Novel Sepakat Ada Kejanggalan di Proses Rekonstruksi

“Iya saya sepakat (adanya kejanggalan), memang kan mestinya dibikin lebih terang, tempatnya juga enggak harus di sini, waktunya juga nggak harus sama, dan lain-lain,” katanya ditemui di kediamannya, Jumat (7/2).

Namun demikian, Novel mengaku bahwa ia tidak ingin mencampuri hal yang jadi kewenangan penyidik terkait dengan proses rekonstruksi itu. “Tentunya penyidik memiliki pertimbangan sendiri,” ungkapnya lagi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono, ditemui terpisah menjawab soal pemilihan toto togel waktu dan tempat rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik. “Sesuai dengan kejadian yang sebenarnya,” ujarnya singkat ketika dikonfirmasi.

Diketahui memang polisi menggelar rekonstruksi kasus itu di depan kediaman Novel yang terletak di Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan rekonstruksi itu sendiri dihadiri oleh kedua tersangka yang sebelumnya sudah ditetapkan. Novel sendiri memilih untuk tidak ikut dengan alasan karena factor kesehatan. Ia snediri mengaku tidak bertemu dengan para tersangka, walaupun dirinya sempat keluar rumah ketika hendak melaksanakan sholat subuh. “Belum (bertemu),” katanya di lokasi.

Tak Ikut Rekonstruksi: Mata Saya Butuh Istirahat

Novel sendiri yang memilih untuk tidak hadir dalam proses rekonstruksi hari Jumat (7/20 pagi ini mengaku memilih untuk mengistirahatkan matanya setelah melakukan pemeriksaan di Singapura sepanjang awal pekan kemarin. “Baru pulang dari Singapura Rabu kemarin. Bukan perawatan, tapi ada masalah yang serius,” katanya dilansir dari CNN Indonesia, Jumat (7/20.

Ia juga mengaku bahwa ada ketentuan dari pihak medis-diperkuat oleh kuasa hukumnya-bahwa ia tak diperbolehkan beraktifitas terlalu berat di mata bagian kiri. Ia pun menyebutkan mata kirinya permanen tak bisa melihat. Hal tersebut dipicu saat dirinya tak lagi menjalani perawatan dan mengikuti proses pemeriksaan di kepolisian sampai dengan larut malam.

Hal yang menurutnya makin memberatkannya untuk tak ikut rekonstruksi adalah ia melihat saat rekonstruksi akan digelar, lampu jalanan malah dimatikan. “Sehingga saya meyakini bahwa akan menggunakan penerangan portable, padahal mata saya sensitive sekali dengan cahaya.”

Dalam porses rekonstruksi yang tetap berjalan, penyidik menggantikan posisi Novel dengan pemeran pengganti. Dan dalam rekonstruksi bandar togel hk itu, ada 10 adegan penyerangan pada Novel yang terjadi bulan April 2017 itu. Polisi sendiri mengaku rekonstruksi dilakukan untuk memenuhi syarat administrasi, baik formil maupun materiil di berkas perkara kasus Novel itu. Kejati DKI Jakarta, seperti diketahui bersama, mengembalikan berkas perkara kasus Novel kepada kepolisian karena menurutnya kurang 2 unsur itu.

“Intinya adalah supaya alat bukti dan keterangan para saksi dan tersangka dapat kami uji di lapangan,” ungkap Wadirkrimum Polda Metro Jaya, AKBP Dedy Murti.

Polisi pasalnya menahan dua tersangka penyiram air keras Novel Baswedan. Keduanya adalah anggota polisi yang masih aktif sampai dengan saat ini. Keduanya dari Kesatuan Brimob yaitu Ronny Bugis dan Rahmat Kadir. Kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 170 KUHP subside 351 ayat 2 KUHP soal perbuatan tindak pidana pengeroyokan secara terang-terangan. Mereka berdua terancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.


Aturan Tentang Pegawai Honorer Sampai ke MK

Ketentuan soal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK atau yang sering dikenal dengan Pegawai Honorer akhirnya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut diajukan oleh sejumlah pegawai honorer yang berasal dari sejumlah provinsi.

Pegawai Honorer Gugat ke MK

Pengguat-penggugat ini terdiri dari berbagai macam profesi mulai dari guru honorer, tenaga kesehatan honorer dan pegawai honorer teknis dan administrasi. Coordinator penggugat tuntutan ini, Yolis Suhadi, menyatakan bahwa terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang 5 Tahun 2014 soal Apatatur Sipil Negara yang mana digugat karena dianggap sangat merugikan keberadaan pegawai honorer togel singapura.

Adapun pasal yang mana digugat oleh mereka adalah Pasal 6 Huruf b soal kriteria ASN yang mana terdiri dari PNS dan juga PPPK, kemudian Pasal 58 ayat (1) dan (2) soal Pengadaan ASN, serta yang terakhir adalah Pasal 99 tentang Pengangkatan PPPK. “Kami sebagai pemohon merasa hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 sudah dirugikan,” ungkap Yolis tepatnya di Gedung MK, Jakarta, hari Senin (13/1).

Menurut Yolis, pemerintah selama inin tidak pernah bersikap serius dalam menanggapi status pegawai-pegawai honorer. Wacana adanya revisi UU ASN yang mana sudah digaungkan pada akhir tahun lalu juga dinilainya tak ada hasilnya, alias janji belaka. Sampai saat ini janji manis itu tak juga terlaksana. Dalam beebrapa kesempatan, sejumlah perwakilan di DPR juga sempat mebahas soal rencana revisi UU ASN. Di akhir tahun lalu, usulan tersebut kembali lagi mencuat supaya revisi UU ASN masuk ke prioritas program legislasi nasional di tahun 2020 sehingga pegawai-pegawai honorer bisa segera diangkap menjadi ASN.

Akan tetapi Yolis pesimis atas UU ASN yang akan jadi prioritas pembahasan. Berkaca dari pembahasan revisi beberapa UU di DPR Selama ini, UU yang mana sudah masuk ke prolegnas pun belum tentu langsung disahkan. “Dari UU KPK, MD 3, dan juga beberapa UU yang lainnya, tanpa perlu ke prolegnas juga disahkan jadi UU. Jadi kami tidak mau lagi jadi korban janji revisi,” tegas Yolis.

Tak Cuma itu, janji pemerintah untuk lebih ‘memanusiakan’ pegawai honorer lewat tes PPPK nasibnya juga tidak jelas bahkan sampai sekarang. Ia menuturkan, pemerintah selalu saja berdalih masih mengkaji dan mengkaji aturan dan juga anggaran untuk menentukan status pegawai-pegawai honorer. “Setelah kurang lebih 9 bulan lamanya pasca pengumuman rekan kita yang sudah lulus tes PPPK, tidak ada kabar sampai dengan hari ini. Gaji mereka masih Rp. 150 ribu,” ucapnya lagi.

Untuk itu lah, ia berharap bahwa gugatan ini bisa memberikan kejelasan stayus untuk pegawai honorer. Gugatn ini pasalnya berasal dari kelompok pegawai honorer yang datang dari 13 provinsi di Indonesia, antara lain Gorontalo, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Riau. Gugatan pegawai-pegawai honorer ini pasalnya sudah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi dengan nomor gugatan 1942/PAN.MK/1/2020. Sebelumnya, pada bulan November 2019 lalu, Nadiem sempat dimintain solusi konkret oleh Komisi X DPR terkait dengan Guru Honorer. Ratusan ribu guru honorer yang tidak jelas kesejahteraannya dan penghasilannya ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Hal itu dikatakan oleh Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Paerira yang dikatakannya sebagai respons dari pidato Nadiem dalam rangka Hari guru Nasional 2019 kemarin yang sempat viral.